Yogyakarta, Pdmsleman.Or.Id
Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia terkait Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Perempuan. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Kementerian UMKM RI, Arif Rahman Hakim, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah, pada pembukaan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (20/10).
Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan jumlah usaha yang naik kelas dari 3,06 persen menjadi 3,3 persen pada tahun 2029, atau sekitar 400 ribu pelaku usaha yang diharapkan dapat bertransformasi ke jenjang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan wirausaha baru sebanyak 1,2 juta orang dalam lima tahun ke depan.
“Para pelaku usaha mikro sudah menghadapi banyak tantangan. Karena itu, pendekatan pemberdayaan harus dilakukan secara kolaboratif dan lintas sektor,” ujar Arif.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di berbagai daerah. Ruang lingkup kerjasama adalah pendampingan legalitas dan pelindungan usaha mikro, kecil, dan menengah; peningkatan kapasitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah; pengembangan kemitraan, pemasaran, pembiayaan usaha miko, kecil, dan menengah; pengembangan kewirausahaan; pemanfaatan teknologi digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah; pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; sosialisasi dan publikasi; dan bidang kerjasama lain yang disepakati.
Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah, menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk sinergi nyata antara pemerintah dan organisasi perempuan dalam menguatkan ekonomi masyarakat berbasis keadilan dan keberlanjutan.
“‘Aisyiyah memiliki jaringan kuat hingga akar rumput melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi perempuan. Kerja sama ini akan memperkuat upaya kami dalam mendampingi pelaku usaha perempuan agar lebih berdaya, terlindungi secara hukum, dan mampu naik kelas,” ujar Salmah.
Salmah berharap, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa pemberdayaan ekonomi adalah bagian dari dakwah kemanusiaan yang menjadi ruh gerakan ‘Aisyiyah.
Melalui penandatanganan ini, ‘Aisyiyah dan Kementerian UMKM berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program pemberdayaan dan membuka akses pelatihan serta kemitraan yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro perempuan di seluruh Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan ini segenap jajaran Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah yakni, Ketua PP ‘Aisyiyah, Latifah Iskandar; Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah; Bendahara Umum PP ‘Aisyiyah, Dyah Suminar; serta Sekretaris PP ‘Aisyiyah Diyah Puspitarini.