Sleman, Pdmsleman.Or.Id
Aula Masjid KH. Sudja RS PKU Muhammadiyah Gamping, Ahad (5/10/2025) pagi dipenuhi ratusan peserta dari jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sleman, Aisyiyah, Ortom, PCM, PCA, PRM hingga PRA se-Kabupaten Sleman hadir memenuhi undangan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PDM Sleman dalam forum silaturahmi dan diskusi bertajuk “Refleksi Demonstrasi Tuntutan Rakyat dan Sikap Muhammadiyah.”
Acara dimulai sejak pukul 08.00 WIB dengan pembukaan resmi oleh Ketua PDM Sleman, H. Harjaka S.Pd., S.Ag., M.A. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya forum ini untuk membangun kesadaran kebangsaan. “Kita perlu melakukan refleksi atas dinamika demonstrasi yang beberapa waktu terakhir mewarnai kehidupan politik nasional. Muhammadiyah harus memberi pandangan yang jernih dan konstruktif, agar umat tidak terjebak dalam arus yang merugikan bangsa,” ujarnya.
Sementar Dokter Faisol selaku Direktur RS PKU Muhammadiyah Gamping menyampaikan “ kami menyambut baik acaranya sekaligus sebagai upaya untuk lebih mengenalkan RS PKU Gampingn secara lebih luas dan kami berkomitmen untuk mendukung berbagai kegiatan PDM Sleman”.
Diskusi menghadirkan empat narasumber lintas perspektif. Mereka adalah Ir. Achmad Syauqi Soeratno (Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DIY), Dr. Abdul Gafar Karim (akademisi FISIPOL UGM), Kombes Pol. Burkan Rudy Satria, S.I.K. (Wakil Direktur Tindak Pidana Umum, Bareskrim Polri), serta H. Singgih Januratmoko, M.M. (Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Fraksi Golkar) dengan moderator Trapsi Haryadi, M.IP.
Dalam paparannya, Ir. Achmad Syauqi Soeratno yang juga menjadi Ketua BAP Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) “Saya menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh LHKP PDM Sleman ini, khususnya untuk memberikan edukasi politik yang objektif dan solutif, terkait peran Muhammadiyah dalam hidup berbangsa dan bernegara, dengan berbagai dinamikanya.”
Sementara itu, Dr. Abdul Gafar Karim mengingatkan bahwa konsolidasi demokrasi Indonesia masih belum rampung. “Kita punya referensi konstitusi dan dasar negara, tetapi implementasinya sering kali terhambat oleh kepentingan politik jangka pendek. Situasi ini yang menyebabkan demokrasi kita belum matang. Perlu check-up menyeluruh,” tegasnya. Ia juga menyoroti isu fundamental kesejahteraan rakyat yang erat kaitannya dengan akses pendidikan dan kesehatan.
Dari perspektif kepolisian, Kombes Pol. Burkan Rudy Satria menjelaskan dinamika pengamanan aksi massa. “Polri selalu berusaha mengedepankan pendekatan humanis. Ketika demonstrasi berlangsung tertib, maka polisi membelakangi massa sebagai tanda situasi aman. Tapi jika berhadapan langsung, itu artinya ada potensi gangguan. Tantangan kita adalah mencegah provokasi yang bisa menimbulkan anarki,” jelasnya. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban, serta menaati hukum.
Adapun H. Singgih JanuratmokoAnggota DPR RI Komisi VIII dengan lingkup tugas di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungam Anak.
Diskusi berlangsung interaktif dengan banyak peserta mengajukan pertanyaan seputar sikap Muhammadiyah dalam menghadapi gejolak politik nasional. Beberapa peserta menyoroti bagaimana organisasi Islam ini sebaiknya menempatkan diri, tidak larut dalam pragmatisme politik, tetapi juga tidak apatis terhadap proses demokrasi.
Demonstrasi sebagai bagian dari dinamika demokrasi, namun harus disikapi dengan kedewasaan dan warga Muhammadiyah diharapkan menjadi kekuatan moral yang mampu menjaga keutuhan bangsa dengan bekal memahami makna demokrasi dan juga memberi kontribusi nyata dalam ranah publik dan kebijakan serta peran strategis Muhammadiyah dalam menjaga kehidupan berbangsa.
Reportase n Editor Arief Hartanto MPI PDM Sleman
