Category Archives: Berita

Yogyakarta,Pdmsleman.Or.Id Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) PP Muhammadiyah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) di SM Tower Yogyakarta pada Jum’at Pada tanggal 8 Agustus 2025. Acara ini mengusung tema “Bersinergi Membangun Hukum yang Berkemajuan dan Berkeadilan; Kontribusi Muhammadiyah dalam Menegakkan hak-hak rakyat.” Tema ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak masyarakat di tengah tantangan hukum yang kompleks. Ketua LBH AP, Taufik Nugroho, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran LBH AP sebagai pejuang di balik layar. Ia menyatakan, “LBH AP berperan dalam mengamankan semua gugatan-gugatan dalam menyelesaikan permasalahan, bekerja sama dengan para pimpinan Muhammadiyah.” Taufik juga menyoroti bahwa Muhammadiyah telah eksis selama satu abad karena mampu memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal sumber daya manusia (SDM) di daerah. “Baru 50% Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang memiliki LBH AP,” ungkapnya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo,  memberikan   apresiasi mendalam terhadap kiprah Muhammadiyah dalam dunia advokasi. “Saya merasa sangat terhormat berdiri di hadapan para pejuang keadilan”. Dirinya juga mengingatkan pentingnya menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) di kalangan advokat, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. “Korupsi merusak keadilan dan ekonomi negara,” tegasnya. Sementara itu, Ptof. Haedar Nashir, MSi  Ketua PP Muhammadiyah, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar RAKORNAS ini dapat menjadi momentum untuk membangun sistem hukum yang lebih adil. “Tema sinergi ini adalah tema yang berat, tetapi kita hidup dalam sistem hukum dan bermasyarakat yang realitasnya kita hadapi bersama,” ujarnya. Haedar menekankan bahwa masalah hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi, tidaklah sederhana. Ia mengingatkan bahwa perjalanan Indonesia selama 80 tahun tidak terlepas dari dinamika kehidupan bernegara, hukum, politik, sosial, dan agama. “Untuk membangun hukum yang berkemajuan, kita perlu membangun sistem hukum yang lebih adil dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” tambahnya. Dalam pandangannya, hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi keagamaan. Ia mengutip Al-Qur’an yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan. “”Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” ujarnya, merujuk pada QS Al-Maidah ayat 8.Ayat ini menekankan pentingnya berlaku adil, bahkan kepada mereka yang dibenci, dan mengingatkan bahwa keadilan adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah. Haedar juga menjelaskan bahwa Muhammadiyah menggunakan tiga pendekatan dalam menegakkan hukum, dalam memahami ajaran agama, digunakan tiga pendekatan yaitu bayani (menggunakan teks), burhani (menggunakan akal), dan irfani (menggunakan hati). Tiga pendekatan ini turut menjadi manhaj (cara) yang diperlukan untuk memahami dan memaknai ajaran agama (pendekatan tasawuf). “Nabi Muhammad SAW membangun peradaban aqidah, ibadah, dan muamalah secara kuat. Iman kepada Allah tergantung pada cinta kepada sesama,” jelasnya. Dalam konteks ini, Haedar menekankan bahwa menegakkan hukum keadilan memiliki banyak dimensi. “Ekosistem yang baik dalam hukum, politik, dan ekonomi perlu dibangun,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk hidup dengan kesadaran hukum yang lebih baik. Rakornas kali  ini dengan semangat sinergi, Muhammadiyah berkomitmen untuk terus berjuang demi keadilan sosial dan hukum yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nampak hadir Ketua PP Muhammadiyah DR. H. Busyro Muqoddas MH, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dan sejumlah undangan dari ligkungan Muhammadiyah dan Aisyiyah. 100  advokat dengan back grounf Muhammadiyah sekuruh Indonesia berkumpul untuk membahas strategi dan isu krusial dalam bidang hukum di Indonesia .

Yogyakarta, pdmsleman.Or.Id-  “Wartawan merupakan pilar keempat dalam membangun negara yang demokratis. Ketika banyak pihak tidak pernah membahas isu disabilitas yang terpinggirkan dan perempuan yang tertindas, jurnalis justru hadir untuk menyuarakan penderitaan tersebut.” Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah dalam kegiatan Mainstreaming GEDSI di Media “Mengembangkan Jurnalisme Inklusif” pada Rabu (6/8/25). Dalam kegiatan yang diikuti oleh 95 jurnalis ini, Tri menyampaikan bahwa ‘Aisyiyah, sebagai organisasi yang memiliki kepedulian yang sama terhadap kelompok rentan dan isu-isu ketidakadilan, menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu disuarakan. “‘Aisyiyah ingin menggandeng teman-teman jurnalis agar bersama-sama membangun tatanan yang lebih setara dan adil bagi semua pihak,” ucapnya Lebih lanjut Tri berharap agar melalui kegiatan ini juga dapat terjalin kerja sama antara ‘Aisyiyah dengan rekan-rekan media dalam mengangkat berbagai isu ketidakadilan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. “Suara jurnalis lebih nyaring dan lantang untuk mewakili mereka yang tidak mampu bersuara, menyuarakan kebenaran adalah tugas mulia yang telah diemban oleh teman-teman jurnalis.” Dalam kesempatan tersebut Tri menunjukkan bahwa diskriminasi bisa dialami oleh siapa saja dan dimana saja. “Diskriminasi sangat berkonteks dan tidak tunggal, bisa individu, kelompok, hingga negara terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan, hal ini tergantung pada dimana kita tinggal.”  Oleh karena itu menurut Tri, penting untuk bisa memastikan bagaimana memberikan kesempatan yang sama bagi semua dengan berbagai identitasnya. “Karena sebenarnya kelompok marginal inilah yang masih belum mendapatkan akses, manfaat, dan kontrol terhadap sumberdaya yang ada sehingga harapannya pembangunan kita adil, setara, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya. Niki Alma Febriana Fauzi dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyampaikan bahwa realita masih menunjukkan bahwa sebagian umat Islam masih memandang perempuan dan kelompok disabilitas sebagai kelompok marginal sehingga masih terjadi diskriminasi, pelecehan, ketidakadilan sosial yang dialami. Islam sendiri disampaikan oleh Niki adalah agama yang membawa rahmat bagi semua. “Rahmah ini termasuk kepada kelompok difabel, perempuan, kelompok rentan lainnya,” ucap Niki. Hal ini termuat pada berbagai ayat Qur’an maupun hadits-hadits Nabi.  Oleh karena itu menurut Niki, Muhammadiyah ‘Aisyiyah mencoba melakukan ijtihad isu-isu GEDSI agar masyarakat bisa melihat bahwa islam mempunyai pemikiran progressif. Untuk mendukung hal tersebut Niki mengharapkan peran jurnalis untuk dapat memberikan kontribusi dalam isu-isu GEDSI dengan menggaungkan atau menulis reportasi yang menggunakan perspektif GEDSI. Apalagi jika diberikan sentuhan keagamaan karena sebagian masyarakat Indonesia disebut Niki masih mendengarkan isu dengan perspektif keagamaan.  Sonya Hellen, Jurnalis Senior dari KOMPAS menyebut bahwa ada tiga pilar yang menjadi kekuatan jurnalis di lapangan untuk menguatkan jurnalisme inklusif yakni keberagaman perspektif, representasi yang adil, serta menghindari streotip dan bias.  Kemudian Sonya menyampaikan cara praktis dalam implementasi GEDSI dalam jurnalisme yakni pertama, bahasa yang respectful. “Terminologi bahasa yang kita pakai harus sesuai, tepat, dan tidak merendahkan karena kita sering terjebak di situ,” ucapnya. Kedua, Representasi berimbang yang memastikan semua kelompok mendapat porsi yang adil dalam narasi dan kutipan narasumber. Ketiga, dari objek ke subjek, Posisikan kelompok marjinal sebagai aktor bukan sekedar penerima bantuan, mereka juga punya hak untuk bicara. “Karena itu supaya kita tidak terjebak, maka jurnalis perlu persiapan sebelum meliput,” ucapnya. Jurnalis perlu melakukan riset latar belakang dengan mempelajari konteks sosial budaya dan sejarah kelompok yang akan diliput. Siapkan pertanyaan yang respectful, hindari yang sensitif dan tidak menghakimi, pastikan keamanan dan privasi narasumber, terutama kelompok rentan. Sonya juga mengajak rekan jurnalis untuk dapat menyajikan berita yang membuka kebenaran di balik berita. “Jika kita merasa aneh atas suatu kejadian, cari tahu behind the storynya, rumusnya cuma itu, cari tahu peristiwa dan latar belakang orang itu, anda akan tahu kebenaran.”  Menurut Sonya, jika hanya meliput peristiwanya, kita tidak akan tahu kebenarannya termasuk dalam jurnalisme inklusif ini. “Kalian akan temukan kebenarannya kalau kalian mundur satu dua langkah ke belakang, oleh karena itu jika menjadi jurnalis jangan liputan di laptop doang, kerja jurnalis adalah kerja otak dan kaki, kerja otak untuk selalu skeptif, tapi kemudian di balik rasa penasaran itu, disikap skeptif itu harus kita cari kebenarannya.” Menurut Sonya, mencari kebenaran tidak berhenti di balik laptop, perlu berjalan dan mencari orang-orang yang akan memberikan kita kebenaran. Rep (Suri)